Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan meresmikan inisiatif baru bertajuk SINERGI, yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui pendekatan pembiayaan inovatif. Program ini memanfaatkan mekanisme seperti pinjaman daerah dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Peluncuran SINERGI merupakan hasil kerja sama antara DJPK dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Inisiatif ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam menjembatani keterbatasan fiskal yang menghambat pembangunan infrastruktur publik.
Program ini resmi dimulai pada Rabu, 30 April, dengan pelaksanaan Tahap 1 Bagian Pertama secara hybrid. Lebih dari 2.600 peserta dari 433 pemerintah daerah ambil bagian secara daring, sementara sejumlah instansi pusat hadir secara langsung, termasuk PT SMI, PT PII, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai kementerian teknis lainnya.
Antusiasme peserta sangat tinggi, tercermin dari banyaknya pertanyaan yang masuk. Tercatat 12 peserta mengajukan pertanyaan secara langsung, sementara lebih dari 350 pertanyaan disampaikan secara daring. Seluruh pertanyaan ini akan dihimpun dalam Buku Pintar Pembiayaan Kreatif.
Tiga pembicara utama hadir untuk memberikan pemahaman mengenai pembiayaan kreatif. Adriyanto, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK, memaparkan kebijakan dan dukungan pemerintah dalam hal ini. Faaris Pranawa dari PT SMI serta Andre Permana dari PT PII turut menjelaskan berbagai instrumen dan bentuk dukungan teknis untuk pelaksanaan proyek KPBU.
Dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa program SINERGI bertujuan membangun pemahaman mendalam di kalangan pemerintah daerah tentang pembiayaan kreatif. Sepanjang tahun 2025, program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Fokus awal adalah memastikan pemda memahami berbagai skema pembiayaan, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, memilih instrumen pembiayaan yang tepat, dan mendapatkan pendampingan dalam penerapannya.
Ke depan, pelaksanaan program akan masuk ke fase lanjutan, yang mencakup pendalaman penggunaan instrumen seperti pinjaman daerah dan KPBU. DJPK juga akan melakukan kajian atas kebutuhan infrastruktur dengan mengacu pada data APBD, capaian pembangunan, RPJMD, dan RKPD dari masing-masing daerah.
Dengan pendekatan kolaboratif dan pemanfaatan solusi pembiayaan inovatif, program SINERGI diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif, mendukung langkah menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
