Komisi Eropa saat ini tengah mempelajari secara cermat kesepakatan dagang yang baru saja dicapai antara Amerika Serikat dan Inggris. Langkah ini dilakukan guna menilai dampaknya terhadap 27 negara anggota Uni Eropa (UE) serta implikasinya terhadap tatanan perdagangan global secara menyeluruh.
Komisioner Ekonomi Eropa, Valdis Dombrovskis, menyatakan bahwa Uni Eropa sedang menganalisis perjanjian tersebut guna memahami potensi pengaruhnya terhadap kepentingan ekonomi regional. Fokus utama adalah menilai apakah kesepakatan tersebut merugikan posisi UE atau menimbulkan distorsi dalam lanskap perdagangan internasional.
Sementara itu, UE juga tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan dagang bilateral yang akan menggantikan tarif-tarif tinggi yang sebelumnya diberlakukan. Saat ini, sebagian besar barang asal Uni Eropa dikenakan tarif sebesar 10%, namun produk seperti baja, aluminium, mobil, dan suku cadang mobil masih dibebani tarif sebesar 25%. AS telah menetapkan batas waktu negosiasi selama 90 hari, yang akan berakhir pada 8 Juli 2025.
“Negosiasi antara Uni Eropa dan Amerika Serikat masih berlangsung. Kami berniat memaksimalkan periode 90 hari ini untuk meraih solusi yang dinegosiasikan—yang selalu menjadi pilihan utama kami,” ujar Dombrovskis, dikutip dari Reuters, Selasa (13/5/2025).
Meski begitu, Dombrovskis menegaskan bahwa Uni Eropa juga bersiap menghadapi skenario terburuk apabila kesepakatan tidak tercapai dalam batas waktu tersebut.
Sebagai bentuk antisipasi, Komisi Eropa pada pekan lalu mengusulkan tindakan balasan terhadap impor dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai 95 miliar euro atau sekitar US$107 miliar. Langkah ini akan diambil jika pembicaraan dengan Washington gagal menghapus tarif yang sebelumnya diberlakukan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Sebagai informasi, pada Kamis lalu, AS dan Inggris mengumumkan kesepakatan dagang baru yang mencakup pengurangan tarif pada sejumlah produk, termasuk pemotongan bea masuk untuk mobil dan baja. Kedua pihak juga sepakat untuk membuka akses pasar yang lebih luas, terutama di sektor pertanian.
