Kementerian Keuangan Indonesia mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2025 mengalami surplus sebesar Rp4,3 triliun, setara dengan 0,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa surplus ini tetap berada dalam target yang telah ditetapkan, yaitu 2,53 persen dari PDB, yang setara dengan Rp616,2 triliun.
“Meskipun pada Januari-Maret 2025 tercatat defisit karena ada penurunan penerimaan pajak, terutama akibat restitusi dan penyesuaian dari PPh 21, namun hingga akhir April, APBN kembali mencatatkan surplus,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2025 yang diselenggarakan pada Jumat (23/5).
Selain surplus, Kementerian Keuangan juga melaporkan pencapaian pembiayaan anggaran yang cukup signifikan, dengan total pembiayaan mencapai Rp279,2 triliun, atau 45,3 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perencanaan pembiayaan dengan pola front loading, yang artinya pembiayaan besar dilakukan di awal tahun.
Pada sisi belanja negara, total anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp806,2 triliun, atau 22,3 persen dari pagu anggaran APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat sendiri tercatat sebesar Rp546,8 triliun, atau 20,2 persen dari total anggaran.
Dari angka tersebut, belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp253,6 triliun (21,9 persen), sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp293,1 triliun (19 persen). Transfer ke daerah tercatat sebesar Rp259,4 triliun.
Pendapatan negara, yang meliputi pajak, bea cukai, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah, tercatat sebesar Rp810,5 triliun, atau 27 persen dari target pendapatan APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, keseimbangan primer masih tercatat surplus di angka Rp173,9 triliun, menunjukkan posisi fiskal yang relatif sehat.
Dengan perkembangan ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun ada beberapa tantangan di awal tahun, kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola APBN secara hati-hati dan berkelanjutan.
