KTT ASEAN di Kuala Lumpur Dibayangi Ancaman Tarif Trump dan Tekanan Diplomatik China

5 Min Read

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN resmi dimulai pada Senin (26/5/2025) di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan latar ketegangan geopolitik dan ekonomi yang kian memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif 50% atas produk asing, sementara China terus meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara.

Mengutip laporan Bloomberg, isu perdagangan dan integrasi ekonomi diperkirakan mendominasi agenda KTT. Selain itu, krisis kemanusiaan di Gaza dan konflik berkepanjangan di Myanmar turut menjadi sorotan utama.

- Advertisement -

Bagi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang menjadi tuan rumah KTT, pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk menarik investasi global, khususnya dari negara-negara surplus yang tengah mencari pasar baru. Namun, tekanan dari Beijing agar negara-negara ASEAN tidak menyepakati kebijakan yang dianggap merugikan China telah menempatkan blok ini di posisi sulit, terjepit antara dua kekuatan ekonomi raksasa dunia.

“Tidak ada yang bisa menggantikan peran AS. Kita bicara soal diversifikasi, tapi tak ada alternatif nyata,” ujar Shahriman Lockman dari Institute of Strategic and International Studies.

Beberapa negara anggota ASEAN dilaporkan tengah menjajaki kesepakatan untuk meredam dampak tarif tinggi AS, namun upaya Malaysia untuk membentuk pendekatan kolektif ditolak Washington.

Hambatan Dagang Masih Jadi Tantangan

Meski ASEAN terus memperkuat kerja sama regional melalui kunjungan diplomatik dan pembaruan perjanjian dagang, tantangan tetap membayangi. Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, menyatakan bahwa ASEAN tengah merundingkan peningkatan perjanjian perdagangan yang ada. Meskipun lebih dari 90% produk yang diperdagangkan di kawasan sudah bebas tarif, pungutan non-tarif masih menjadi kendala utama.

- Advertisement -

ASEAN–China: Semakin Dekat

Hubungan antara ASEAN dan China terus menguat. Presiden Xi Jinping dalam beberapa minggu terakhir telah melakukan kunjungan ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, sambil mempromosikan konsep “keluarga Asia” sebagai tandingan dominasi Barat.

Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS tahun ini, bergabung dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang telah berstatus mitra. China bahkan mengutus Perdana Menteri Li Qiang untuk menghadiri KTT ASEAN — langkah yang tidak diikuti oleh negara-negara Barat, termasuk AS.

Menurut data Xinhua, nilai perdagangan ASEAN–China mencapai US$982,3 miliar tahun lalu — hampir dua kali lipat dibandingkan nilai perdagangan ASEAN–AS yang sebesar US$476,8 miliar. Kedua belah pihak juga telah merampungkan negosiasi penguatan pakta perdagangan bebas yang mencakup sektor digital, ekonomi hijau, dan UMKM.

“Ini adalah peluang emas bagi kami untuk menunjukkan bahwa Malaysia adalah negara netral yang siap berdagang dengan siapa pun,” ujar Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyerukan pembentukan strategi bersama ASEAN untuk merespons kebijakan tarif AS. Ia menekankan pentingnya konsensus antaranggota atas perbedaan situasi masing-masing negara.

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pun mengusulkan penyusunan prinsip bersama ASEAN agar negara anggota tidak merundingkan kebijakan perdagangan dengan AS secara terpisah. “Jika tidak, kita berisiko menciptakan siklus kalah-kalah di kawasan kita sendiri,” tegasnya.

Krisis Myanmar Kembali Jadi Perhatian

KTT kali ini juga menempatkan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar sebagai salah satu agenda utama. ASEAN akan menggelar sesi khusus untuk membahas konflik yang terus memburuk sejak kudeta militer pada 2021.

PM Anwar Ibrahim secara konsisten menyuarakan kekhawatiran atas ketimpangan ekonomi global dan konflik Gaza. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan akan mengunjungi Myanmar bulan depan guna mencari titik temu dalam konflik berkepanjangan tersebut. Ia menyebut proses negosiasi harus dilakukan berulang agar kesepahaman dapat tercapai.

ASEAN saat ini sedang mempertimbangkan penunjukan utusan khusus tetap untuk isu Myanmar dengan masa tugas tiga tahun, demi memperkuat efektivitas diplomasi kawasan. Meski junta Myanmar masih dikucilkan dari forum, diplomasi tertutup terus berlangsung, termasuk pertemuan PM Anwar dengan Jenderal Min Aung Hlaing bulan lalu di Bangkok, yang kemudian diikuti oleh dialog daring dengan pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG).

Isu Laut China Selatan Tak Ketinggalan

Sengketa Laut China Selatan juga masuk agenda utama KTT, seiring meningkatnya aktivitas kapal milik China di zona ekonomi eksklusif negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Jalur laut strategis ini bernilai triliunan dolar dan terus menjadi sumber ketegangan antara China dan sejumlah anggota ASEAN.

Share This Article