Para pemimpin Asia Tenggara menyatakan komitmen untuk menjaga solidaritas kawasan dalam setiap kesepakatan perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat, guna menghindari dampak negatif terhadap sesama anggota ASEAN.
Dilansir Reuters, Rabu (28/5/2025), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa telah tercapai konsensus dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur terkait negosiasi tarif perdagangan dengan Washington. Anwar menegaskan bahwa setiap perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat harus tetap menjaga kepentingan kolektif kawasan.
“Selama proses negosiasi bilateral berlangsung… konsensus yang berkembang adalah penting untuk memiliki pemahaman bersama bahwa keputusan tersebut tidak boleh merugikan negara lain,” ujar Anwar.
Anwar juga menyampaikan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada Presiden AS Donald Trump guna mengusulkan pertemuan ASEAN-AS untuk membahas isu tarif secara lebih menyeluruh.
Lindungi 660 Juta Penduduk ASEAN
Anwar menekankan pentingnya melindungi kepentingan regional yang mencakup populasi lebih dari 650 juta orang. ASEAN, sebagai blok ekonomi dengan PDB gabungan mencapai lebih dari US$3,8 triliun, kini berada dalam posisi yang genting terkait hubungan dagang dengan Amerika Serikat—pasar ekspor terbesar kawasan.
Kawasan ini tengah menghadapi tekanan dari kebijakan tarif AS, terutama sejak pengumuman kebijakan tarif besar-besaran yang dijuluki “Hari Pembebasan” oleh Presiden Trump. Enam negara anggota ASEAN terancam dikenai tarif antara 32% hingga 49% pada Juli mendatang jika negosiasi tidak membuahkan hasil.
Untuk mengantisipasi tantangan ini, ASEAN telah meluncurkan rencana strategis lima tahun guna memperdalam integrasi ekonomi internal dan memperkuat posisi tawar terhadap negara mitra.
Seruan untuk Perluasan Gencatan Senjata di Myanmar
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan dari negara Teluk dan China—yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang—para pemimpin ASEAN turut menyoroti krisis politik di Myanmar.
ASEAN menyerukan agar gencatan senjata sementara di Myanmar diperluas ke seluruh wilayah negara tersebut guna membangun kepercayaan dan membuka jalan bagi dialog nasional yang inklusif.
“Kami menyerukan perpanjangan berkelanjutan dan perluasan gencatan senjata sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan,” bunyi pernyataan resmi para pemimpin ASEAN.
Anwar Ibrahim memuji kemajuan diplomatik terkait Myanmar, termasuk pertemuan tertutup dengan kepala junta Min Aung Hlaing serta dialog daring dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pihak oposisi yang berpihak pada kelompok pemberontak.
Menurut Anwar, para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk terus mendorong keterlibatan semua pihak dalam proses perdamaian Myanmar. Meski masih pada tingkat rendah, konsultasi antara kedua pihak kini telah berlangsung.
Myanmar sendiri telah mengalami krisis politik berkepanjangan sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih, memicu gerakan perlawanan bersenjata dan mengakibatkan lebih dari 3,5 juta penduduk mengungsi.
Gencatan senjata sementara yang terjadi usai gempa bumi dahsyat pada Maret lalu, yang menewaskan lebih dari 3.800 jiwa, belum sepenuhnya menghentikan kekerasan. Militer Myanmar dilaporkan masih terus melakukan serangan udara dan tembakan artileri ke wilayah-wilayah konflik.
Seruan China untuk Perdagangan Bebas
Dalam jamuan makan malam kenegaraan, PM China Li Qiang turut mendorong ASEAN dan negara-negara Teluk untuk memperkuat liberalisasi perdagangan dan menolak proteksionisme yang kian meningkat.
“Kita semua perlu mempertahankan sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai fondasinya, serta menciptakan lingkungan pasar internasional yang stabil dan tertib,” tegas Li.
