Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengumumkan adanya komitmen investasi dari berbagai lembaga keuangan internasional dengan nilai mencapai US$ 5 miliar atau setara Rp 81,5 triliun (kurs Rp 16.300 per dolar AS).
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Fahri saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
Dalam pertemuan itu, Fahri mengungkapkan bahwa pendanaan tersebut datang dari sejumlah institusi besar seperti Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Islamic Development Bank (IsDB), serta lembaga kerjasama internasional GIZ.
“Totalnya kurang lebih US$ 5 miliar dari berbagai multilateral development bank seperti World Bank, ADB, AIIB, IsDB, dan GIZ,” ujar Fahri.
Saat ini, lanjut Fahri, pemerintah sedang mengupayakan agar komitmen pendanaan tersebut dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional atau blue book milik Bappenas.
“Kami sedang mengarahkan supaya ini masuk dalam blue book Bappenas,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sebelumnya telah menyatakan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam merealisasikan program 3 juta rumah adalah keterbatasan pembiayaan.
Berdasarkan perhitungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), pemerintah saat ini hanya mampu membangun dan merenovasi sekitar 269.779 unit hunian.
“Dari APBN dan FLPP, kita baru bisa bangun tidak sampai 270 ribu rumah,” ujar Ara dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5).
Pagu anggaran Kementerian PKP setelah dilakukan efisiensi tercatat sebesar Rp 3,46 triliun. Dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah, Ara merinci target pembangunan yang meliputi 2.682 unit rumah susun, 476 unit rumah khusus, revitalisasi 6.687 unit rumah susun, 38.504 unit bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), penanganan kawasan kumuh sebanyak 1.430 unit, serta pembiayaan 220 ribu unit rumah melalui skema FLPP.
Artinya, masih terdapat kekurangan lebih dari 2,7 juta unit rumah yang harus dikejar. Untuk menutup celah ini, Kementerian PKP menggandeng berbagai pihak termasuk Kementerian Keuangan dan sektor swasta guna memperluas sumber pembiayaan.
Salah satu hasil kerja sama tersebut adalah peningkatan kuota rumah bersubsidi melalui FLPP, dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.
“Departemen Keuangan sudah umumkan bahwa kuota FLPP meningkat dari 220 ribu jadi 350 ribu unit. Itu tambahan 130 ribu rumah dari satu skema saja. Belum termasuk dari CSR dan sumber pendanaan lainnya,” terang Ara.
