Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan batas waktu kepada negara-negara mitra dagang untuk menyerahkan penawaran terbaik mereka dalam negosiasi perdagangan paling lambat Rabu, 4 Juni 2025. Informasi ini terungkap dari draf surat yang diperoleh Reuters dan dikutip Selasa (3/6), yang berasal dari kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).
Draf surat tersebut mengindikasikan niat Trump untuk segera menyudahi proses negosiasi yang telah berlangsung alot dengan puluhan negara sejak 9 April 2025. Negosiasi ini dimulai setelah Trump menunda pengenaan tarif balasan selama 90 hari untuk meredam gejolak pasar akibat kebijakan tarif yang luas.
Meskipun penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett pernah menyatakan beberapa perjanjian sudah hampir rampung, sejauh ini hanya Inggris yang menandatangani kesepakatan yang lebih bersifat kerangka lanjutan, bukan final.
Surat dari USTR menuntut agar para mitra dagang menyusun proposal menyeluruh terkait berbagai bidang strategis, termasuk penawaran tarif, kuota pembelian produk industri dan pertanian AS, serta rencana penghapusan hambatan non-tarif. Selain itu, AS menekankan perlunya komitmen dalam perdagangan digital, keamanan ekonomi, dan sejumlah isu spesifik dari masing-masing negara.
Tanggapan dari para mitra akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan, dengan peluang tercapainya “zona pendaratan” berupa kesepakatan tarif timbal balik. Meskipun surat tersebut tidak menyebut negara secara eksplisit, pihak-pihak yang tengah bernegosiasi aktif seperti Uni Eropa, Jepang, Vietnam, dan India termasuk di dalamnya.
Seorang pejabat USTR menegaskan, “Pembicaraan perdagangan berjalan produktif dan berkembang cepat. Penting bagi semua pihak untuk mencatat kemajuan dan menentukan langkah selanjutnya.”
Tarif Trump: Agenda “America First” dan Tantangan Hukum
Kebijakan tarif ambisius Presiden Trump merupakan bagian utama dari agenda “America First” yang bertujuan mengubah lanskap perdagangan global, memangkas defisit, dan memperkuat industri dalam negeri AS. Partai Republik juga memanfaatkan tarif sebagai sumber pendapatan untuk menyeimbangkan pemotongan pajak yang tengah dibahas di Kongres.
Namun, kebijakan ini menciptakan ketidakpastian di pasar. Meskipun bursa saham AS mencatat reli terbesar sejak November 2023 pada Mei lalu, serangkaian pengumuman tarif Trump sejak Februari hingga April sempat mengguncang pasar. Terbaru, pengumuman pekan lalu untuk menggandakan tarif baja dan aluminium kembali memicu kewaspadaan investor. Saham AS bergerak datar pada Senin sore (2/6) pasca pengumuman tersebut.
Validitas hukum tarif luas ini juga tengah diuji. Pengadilan Perdagangan Internasional memutuskan Trump telah melewati batas wewenang dengan menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk menetapkan tarif pada barang dari Kanada, Meksiko, dan China, terkait tuduhan mereka memfasilitasi masuknya fentanil ke AS.
Namun, kurang dari 24 jam setelah putusan, pengadilan banding menangguhkan keputusan tersebut sementara waktu, sehingga tarif yang digugat tetap berlaku selama proses hukum berjalan.
Dalam draf suratnya, pemerintah AS memperingatkan mitra dagang agar tidak menganggap tarif akan otomatis dicabut jika pengadilan memutuskan melawan Trump. Surat tersebut menyatakan, “Terlepas dari litigasi yang sedang berlangsung, Presiden berniat mempertahankan program tarif ini berdasarkan otoritas hukum lainnya jika diperlukan. Oleh karena itu, diskusi ini harus terus dilanjutkan.”
