Pemerintah Indonesia dan Jepang terus mempererat hubungan kerja sama di sektor investasi dan pembangunan infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kemitraan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta penguatan perekonomian nasional.
Data terbaru menunjukkan neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang mengalami surplus sebesar USD5,74 miliar. Jepang juga tercatat sebagai investor asing terbesar keenam di Indonesia, dengan total investasi senilai USD3,46 miliar yang tersebar dalam lebih dari 12.800 proyek strategis, meliputi sektor transportasi, mesin, elektronik, dan industri kimia.
Kolaborasi Perdagangan dan Ketahanan Rantai Pasok
Dalam pertemuan bilateral dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang, Fujii Hisayuki, Menko Airlangga mengapresiasi pendekatan komprehensif Jepang dalam menyikapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Menurutnya, strategi tersebut selaras dengan langkah Indonesia dalam membangun kerja sama perdagangan bilateral yang mencakup pembahasan tarif dan hambatan non-tarif.
“Kami menilai penting bagi Indonesia dan Jepang untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan global, termasuk menjaga ketahanan rantai pasok di kawasan Asia-Pasifik,” ujar Airlangga.
Proyek AZEC dan Aksesi OECD
Kolaborasi kedua negara juga semakin intensif dalam inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Salah satu proyek unggulan, yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Laboh, saat ini telah memasuki tahap konstruksi. Untuk mengatasi berbagai kendala proyek, Indonesia dan Jepang sepakat membentuk joint task force sebagai solusi konkret di lapangan.
Dukungan Jepang terhadap proses keanggotaan penuh Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menjadi sorotan. Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap, dengan target aksesi rampung dalam tiga tahun ke depan.
“Proses ini bukan sekadar langkah ekonomi, tetapi juga bagian dari komitmen kami dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutup Airlangga.
