Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret sekitar 1,9 juta keluarga dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di triwulan kedua tahun 2025. Keputusan ini diambil usai dilakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara menyeluruh.
Verifikasi ulang tersebut melibatkan kerja sama antara Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dilakukan melalui pendataan lapangan terhadap Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, dari total penerima yang dicoret, 616.367 di antaranya adalah penerima PKH, sementara 1.286.066 sisanya merupakan penerima BPNT.
“Ground check menunjukkan ada lebih dari 1,9 juta penerima yang tergolong dalam inclusion error, yaitu pihak yang tidak layak tetapi menerima bantuan. Selain itu, ada juga exclusion error, yaitu masyarakat yang seharusnya menerima tapi belum terdaftar,” jelas Gus Ipul dalam konferensi pers usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025).
Alasan Pencabutan dan Validasi Data
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penghapusan data ini bertujuan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Dari sekitar 6,9 juta keluarga yang diverifikasi di lapangan, ditemukan 1,9 juta yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Data penerima yang terindikasi inclusion error telah kami bersihkan dari database DTSEN agar alokasi bansos ke depannya lebih akurat dan efektif sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional,” ujar Amalia.
Dengan pembaruan ini, jumlah total penerima bansos PKH dan BPNT kini berada di kisaran 16,5 juta keluarga.
Bagi yang Belum Terdaftar, Bisa Ajukan Diri
Masyarakat yang merasa layak mendapat bantuan tetapi belum terdaftar dapat mengajukan usulan secara mandiri melalui aplikasi resmi. Berikut langkah-langkahnya:
- Unduh aplikasi “Cek Bansos” di ponsel Anda.
- Buka menu “Daftar Usulan”.
- Klik “Tambah Usulan”.
- Masukkan data pribadi serta jenis bansos yang diinginkan (misalnya PKH).
- Tunggu proses verifikasi dan validasi dari pihak terkait.
Apabila pengajuan disetujui, bantuan akan segera dicairkan sesuai jadwal distribusi.
Masalah Penyaluran: Ribuan KPM Sempat Gagal Terima Bansos
Gus Ipul juga melaporkan bahwa sebanyak 768.381 keluarga sempat mengalami kendala pencairan bansos akibat masalah administratif, seperti perubahan identitas atau data rekening. Dari jumlah tersebut, sekitar 405.232 KPM kini sudah berhasil menerima haknya.
“Masih ada 363.149 KPM yang penyalurannya melalui bank-bank Himbara dan tengah dalam proses perbaikan,” ujar Gus Ipul dalam pernyataan resminya pada Selasa (24/6/2025).
Penyaluran Tambahan Bansos Rp200 Ribu
Untuk periode Juni dan Juli 2025, pemerintah juga mengucurkan tambahan bansos sebesar Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta penerima, yang disalurkan bersamaan dengan BPNT. Sehingga, total bansos yang diterima mencapai Rp1 juta per KPM dalam dua bulan tersebut.
Update Capaian Penyaluran Bansos
Bansos yang telah disalurkan:
- PKH: 8.042.979 KPM (80,43%)
- Sembako/BPNT: 15.159.958 KPM (82,95%)
Bansos yang belum disalurkan:
- PKH: 1.945.399 KPM (19,4%) masih menunggu pembukaan rekening
- Sembako: 2.723.515 KPM (14,9%) dalam proses pembukaan rekening
- Perbaikan data: 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%)
