Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, memberikan pembelaan terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto, menyusul melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025. Menurut Kalla, langkah efisiensi yang diambil Prabowo merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan anggaran yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.
“Pak Prabowo ingin berbuat baik. Tapi kalau sumber daya kita kurang, itulah yang terjadi,” ujar Kalla dalam wawancaranya yang disiarkan melalui YouTube Universitas Paramadina Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
Kalla menjelaskan, tumpukan utang negara dan defisit fiskal yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya telah menyempitkan ruang fiskal pemerintah. Akibatnya, Presiden Prabowo terpaksa menyisir ulang anggaran dan memangkas berbagai program yang dinilai tidak esensial, demi merealisasikan program-program unggulannya.
Kondisi ini diperparah oleh situasi global, termasuk kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan tarif impor tinggi terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Negeri ini dikenai tarif hingga 32%, yang meskipun ditunda selama 90 hari, dampaknya sudah terasa terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,87% secara tahunan (year-on-year) pada kuartal I/2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,02%.
Kalla menilai, perlambatan ekonomi ini memiliki dampak luas, termasuk meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya daya beli masyarakat. “Banyak anak yang tidak bisa bayar SPP karena orang tua mereka kena PHK. Jadi itu efeknya luas,” ungkapnya.
