Bank Indonesia (BI) mencatat peningkatan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto sebesar Rp136,6 triliun dalam lima bulan terakhir, terhitung sejak akhir 2024 hingga 20 Mei 2025. Kenaikan ini mencerminkan langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta kecukupan likuiditas di sektor perbankan.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, pihaknya telah melakukan pembelian SBN senilai Rp96,41 triliun, baik di pasar sekunder maupun pasar primer. “Hingga 20 Mei 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN senilai Rp96,41 triliun, terdiri dari Rp64,99 triliun di pasar sekunder dan Rp31,42 triliun di pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk yang berbasis syariah,” ujar Perry, dikutip Sabtu (24/5/2025).
Mengacu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi kepemilikan SBN neto oleh BI per 20 Mei 2025 tercatat Rp1.754,67 triliun, naik dari Rp1.618,01 triliun pada akhir Desember 2024.
Perbedaan antara angka pembelian dan peningkatan kepemilikan SBN ini disebabkan oleh dinamisnya pergerakan portofolio, termasuk transaksi repo/reverse repo sebagai bagian dari operasi moneter, serta adanya obligasi yang jatuh tempo dan telah dicairkan.
Sementara itu, kepemilikan SBN secara bruto, yang sepenuhnya mencerminkan pembelian langsung oleh BI tanpa memperhitungkan transaksi moneter lainnya, tercatat sebesar Rp1.564,85 triliun per 20 Mei 2025. Angka ini naik Rp78 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 yang tercatat sebesar Rp1.486,85 triliun.
Dari total outstanding SBN senilai Rp6.316,07 triliun, Bank Indonesia menguasai:
- 27,78% secara neto
- 24,78% secara bruto
Adapun data tersebut belum mencakup kepemilikan BI atas SBN non-tradeable yang tidak dapat diperdagangkan. Hingga 2 Mei 2025, nilai kepemilikan SBN non-tradeable oleh BI tercatat mencapai Rp80,06 triliun.
Langkah strategis pembelian SBN oleh bank sentral ini menjadi salah satu instrumen utama dalam pengelolaan moneter nasional, khususnya dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.
