Bank Indonesia (BI) terus memperkuat konektivitas sistem pembayaran digital lintas negara melalui perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Inisiatif ini diklaim menciptakan dampak signifikan di kancah regional, bahkan memicu respons dari sejumlah pihak, sebagaimana sempat disinggung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa sejumlah kerja sama dengan negara mitra telah memasuki tahap lanjut dan sebagian di antaranya siap untuk diimplementasikan dalam waktu dekat.
Salah satu pencapaian terbaru adalah dengan Jepang. Sejak 15 Mei 2025, Indonesia dan Jepang telah memulai tahap uji coba (sandbox) penggunaan QRIS untuk transaksi lintas negara. Bila tidak menemui kendala berarti, sistem pembayaran digital QRIS akan resmi digunakan oleh warga Indonesia di Jepang mulai 17 Agustus 2025.
“Kalau tidak ada hambatan, kita harap bisa meluncurkan QRIS outbound tanggal 17 Agustus mendatang. Jadi masyarakat Indonesia yang berada di Jepang bisa bertransaksi cukup dengan memindai QR,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (21/5).
Selain Jepang, kemajuan juga tercatat dalam kerja sama dengan Tiongkok. BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah menuntaskan pembahasan teknis, bisnis, dan operasional dengan UnionPay International (UPI) serta N International.
Empat perusahaan switching nasional—Rintis, Alto, Artajasa, dan Jalin—telah menandatangani kesepakatan dengan UPI. Uji coba transaksi QRIS lintas negara antara Indonesia dan Tiongkok juga dijadwalkan mulai 17 Agustus 2025.
Di sisi lain, pembicaraan teknis dengan India kini tengah berlangsung antara ASPI dan NPCI International India. Diskusi ini difokuskan pada penyelarasan spesifikasi sistem pembayaran kedua negara, dengan target implementasi pada tahun ini.
Sementara itu, komunikasi antara otoritas Indonesia dan Korea Selatan telah rampung. Saat ini, finalisasi kerja sama sedang dilakukan antara ASPI dan Korean Financial Telecommunication and Clearing Institute sebagai langkah awal menuju fase uji coba.
Kerja sama strategis juga tengah dikembangkan dengan Arab Saudi. BI disebut aktif berdiskusi dengan Otoritas Moneter Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah guna mendukung digitalisasi pembayaran bagi jemaah haji dan umrah. Dengan jumlah jemaah haji asal Indonesia yang terbesar di dunia, negara ini menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem tersebut.
Meski progres berjalan positif, Filianingsih mengingatkan bahwa tantangan tetap ada. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan struktur otoritas sistem pembayaran di tiap negara, di mana tidak semua berada di bawah bank sentral. Hal ini menuntut harmonisasi regulasi, infrastruktur, serta kesepakatan di level industri sebelum uji coba bisa dilaksanakan.
“Jadi tidak semua otoritas sistem pembayaran itu berada di bawah bank sentral. Kita harus menyamakan regulasi, infrastruktur, dan setelah itu baru bisa bekerja sama dengan industri dan memulai uji coba,” tutupnya.
Dengan berbagai kerja sama yang tengah dijajaki, BI optimistis bahwa QRIS akan menjadi solusi pembayaran digital lintas negara yang efisien, inklusif, dan mampu memperkuat posisi Indonesia di ranah ekonomi digital global.
