Pemerintah Thailand secara resmi menutup seluruh pos perbatasan darat dengan Kamboja bagi mayoritas pelintas, termasuk wisatawan dan pedagang, menyusul memanasnya konflik bilateral akibat sengketa wilayah yang semakin tegang.
Langkah tegas ini diumumkan oleh pihak militer Thailand pada Senin malam (24/6), dengan alasan utama menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah eskalasi ketegangan politik dan militer.
Penutupan ini mencakup seluruh pos lintas batas di tujuh provinsi Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja. Seluruh lalu lintas orang dan kendaraan dihentikan, kecuali untuk kondisi darurat seperti kebutuhan medis, pendidikan, atau kepentingan kemanusiaan lainnya. Pengecualian tetap harus mendapatkan izin khusus dari otoritas keamanan setempat.
“Langkah ini diambil sejalan dengan situasi keamanan terkini, sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan politik dan militer antara Thailand dan Kamboja,” tulis militer Thailand dalam pernyataan resminya.
Situasi memanas usai bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan pada akhir bulan lalu yang menyebabkan satu prajurit Kamboja tewas. Sejak insiden itu, kedua negara mulai saling memberlakukan sanksi. Salah satunya, Kamboja memutus seluruh impor bahan bakar dan gas dari Thailand.
Selain alasan keamanan, kebijakan penutupan perbatasan juga menjadi bagian dari strategi Thailand untuk memberantas aktivitas penipuan online lintas negara. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menegaskan pihaknya akan memutus pasokan listrik ke wilayah-wilayah di Kamboja yang diduga menjadi sarang kegiatan ilegal tersebut.
Namun, keputusan Perdana Menteri menuai pro dan kontra. Isu kian berkembang setelah beredarnya rekaman percakapan antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Dalam rekaman itu, sang perdana menteri diduga meremehkan seorang petinggi militer Thailand, yang lantas memicu kritik atas cara pemerintah menangani ketegangan ini.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kini menjadi sorotan internasional, dengan berbagai pihak menyerukan penyelesaian diplomatik guna mencegah konflik yang lebih luas.
